Penulis : Rizki Ahmad Rifandi
Padang Panjang | Tim Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) Pascabencana Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana di Kota Padang Panjang, Senin (31/8/26).
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan maupun terputus akibat bencana, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang harus segera dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peninjauan diawali dengan melihat kondisi Jalan Lingkar Selatan Islamic Centre yang mengalami putus akses. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian karena jalur tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Tim kemudian meninjau jembatan di Kelurahan Ekor Lubuk serta jembatan di Kelurahan Ngalau yang turut terdampak bencana dan membutuhkan penanganan.
Selanjutnya, rombongan melihat lokasi hunian tetap (huntap) di depan Rusunawa yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan sekaligus kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.
Rombongan juga meninjau Jembatan Kembar yang kondisinya sudah tidak layak setelah diterjang galodo. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu titik penting yang membutuhkan perhatian dalam rangka memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mengembalikan konektivitas yang terdampak bencana.
Ketua Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang mendorong agar penanganan infrastruktur terdampak, terutama ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan maupun terputus akibat bencana, dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik wilayah, tetapi juga menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat. Karena itu, percepatan penanganan menjadi hal penting agar akses masyarakat dapat kembali normal.
“Kita mendorong percepatan rehab rekon, khususnya infrastruktur yang terdampak. Apalagi ada jalan yang putus, tentu ini menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi seperti ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Ia mengatakan, hasil peninjauan dan kebutuhan penanganan di daerah selanjutnya perlu ditindaklanjuti hingga tingkat pusat. Untuk itu, pihaknya meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat melakukan follow up terhadap berbagai kebutuhan yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat.
“Kita akan mendorong agar apa yang menjadi kebutuhan di daerah ini bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat melalui BNPB. Dengan begitu, penanganan yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dapat segera mendapatkan solusi,” katanya.
Yopie juga menekankan pentingnya Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi dan melengkapi kebutuhan administrasi, termasuk penyampaian proposal serta data dukung terkait kebutuhan anggaran.
“Pemda tentu harus terus berkoordinasi mengenai apa saja yang dibutuhkan, baik dari sisi pendanaan maupun proposal. Semakin lengkap data dan usulannya, tentu akan semakin mudah untuk kita dorong tindak lanjutnya,” jelasnya.
Melalui peninjauan langsung tersebut, berbagai kondisi di lapangan dapat menjadi bahan pendalaman untuk menentukan kebutuhan penanganan dan skala prioritas rehabilitasi maupun rekonstruksi.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas peninjauan langsung tersebut. Menurutnya, kunjungan ini penting untuk mempercepat tindak lanjut terhadap infrastruktur yang terdampak.
“Kita berharap hasil peninjauan ini dapat segera ditindaklanjuti. Pemko akan terus berkoordinasi dan menyiapkan apa yang dibutuhkan, sehingga dukungan untuk pemulihan infrastruktur dapat segera diperoleh,” ujarnya.
Hendri berharap percepatan rehab rekon dapat segera memulihkan akses masyarakat, terutama pada ruas jalan dan jembatan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas sehari-hari.
